InfoBengkuluSelatan.com – Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Hendry Marulitua, beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati, Rabu (26/11/2025). Pertemuan ini digelar untuk membahas perkembangan kasus penembakan yang terjadi di area PT Agro Bumi Sentosa (ABS), Kecamatan Pino Raya, pada Senin, 24 November 2025.
Kasus yang menyita perhatian publik tersebut kini tengah dalam penanganan pihak berwenang. Pemerintah daerah bersama Kemenkumham Sumsel berupaya memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif serta mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi para pihak yang terdampak.
Audiensi itu turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Selatan, Plt. Direktur RSUD Hasanuddin Damrah, Camat Pino Raya, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah cepat Kemenkumham Sumsel dalam merespons situasi pascainsiden.
“Terima kasih kepada Kakanwil HAM Sumatera Selatan atas arahannya untuk memberikan pendampingan kepada pihak korban, sehingga suasana dapat lebih kondusif. Kami juga berterima kasih atas petunjuk mengenai langkah-langkah yang dapat kami lakukan ke depan,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyelidikan dan penanganan kasus agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa komunikasi antara pemda, aparat penegak hukum, dan Kemenkumham akan terus diperkuat untuk meminimalkan potensi gesekan sosial di lapangan.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Hendry Marulitua, menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak masyarakat yang menjadi korban atau terdampak insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelesaian perkara agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merumuskan langkah penanganan secara komprehensif. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian kasus sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bengkulu Selatan.
Pemerintah Bengkulu Selatan menegaskan akan terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum, berkeadilan, serta mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat.